Contoh Blangko Gugatan dan Permohonan

Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat Memasuki Masa Purna Tugas Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Semoga sukses selalu.
Pengadilan Agama Sukoharjo mengucapkan Selamat dan Sukses atas terpilihnya Yang Mulia Bapak Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum sebagai ketua PP IKAHI Periode 2022-2025. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Aamiiin.
Sekarang Sudah Ada "MBAK SRI" yang pasti mempermudah Proses persidangan kamu informasi lebih lanjut tanya MBAK SRI
Video Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Sukoharjo Lihat Video
Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Lihat Video

Akun Resmi Instagram Pengadilan Agama Hanya ada satu : pengadilan_agama_sukoharjo dan Akun resmi Facebook: Pengadilan Agama Sukoharjo selain itu bukan milik Pengadilan Agama Sukoharjo


 
icon bebas zi big

pelayanan pengaduan

element 01

Melalui Sistem Imformasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 02

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 03

Estimasi Biaya yang di bayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

element 04

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang di sediakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

element 05

Layanan Pendafataran perkara, Taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan secara online

Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi

1. Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi

A. Permohonan Informasi secara Langsung

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi

2. Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi

3.Petugas Informasi mencari Informasi yang diminta Pemohon

4.Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon

5.Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Informasi

6.Apabila dokumen yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada Pemohon

7.Biaya penggandaan dan penjilidan dokumen dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.

B. Permohonan Informasi secara Tidak Langsung

1.Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon, fax, email, atau alat komunikasi lain.

2.Petugas Informasi mengisi register Permohonan Informasi

3.Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon

4.Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon

5.Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan

Tata Cara Mengajukan Keberatan

Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

1.Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik

2.Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6

3.Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya

4.Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau

5.Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini.

Tata Cara Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi

Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut : Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37 Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39 Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Pihak Penanggung Jawab Layanan Informasi

Nama : Adi Praswara Ary, S.H., M.H

Jabatan : Panitera Muda Hukum

Kontak : (0271-593088)


Contoh Formulir Permohonan Informasi

Klik Disini