Contoh Blangko Gugatan dan Permohonan

Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat Memasuki Masa Purna Tugas Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Semoga sukses selalu.
Pengadilan Agama Sukoharjo mengucapkan Selamat dan Sukses atas terpilihnya Yang Mulia Bapak Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum sebagai ketua PP IKAHI Periode 2022-2025. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Aamiiin.
Sekarang Sudah Ada "MBAK SRI" yang pasti mempermudah Proses persidangan kamu informasi lebih lanjut tanya MBAK SRI
Video Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Sukoharjo Lihat Video
Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Lihat Video

Akun Resmi Instagram Pengadilan Agama Hanya ada satu : pengadilan_agama_sukoharjo dan Akun resmi Facebook: Pengadilan Agama Sukoharjo selain itu bukan milik Pengadilan Agama Sukoharjo


 
icon bebas zi big

pelayanan pengaduan

element 01

Melalui Sistem Imformasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 02

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 03

Estimasi Biaya yang di bayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

element 04

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang di sediakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

element 05

Layanan Pendafataran perkara, Taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan secara online

Prosedur pengambilan Produk

Akta Cerai

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).
 
Syarat  mengambil Akta Cerai:
1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan KTP Asli
3.

Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

1. Akta Cerai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

2. Biaya salinan @lembar Rp. 500 (lima ratus rupiah perlembar)

4. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka  di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa (di lembarkan), juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 10000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.