Contoh Blangko Gugatan dan Permohonan

Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat Memasuki Masa Purna Tugas Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Semoga sukses selalu.
Pengadilan Agama Sukoharjo mengucapkan Selamat dan Sukses atas terpilihnya Yang Mulia Bapak Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum sebagai ketua PP IKAHI Periode 2022-2025. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Aamiiin.
Sekarang Sudah Ada "MBAK SRI" yang pasti mempermudah Proses persidangan kamu informasi lebih lanjut tanya MBAK SRI
Video Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Sukoharjo Lihat Video
Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Lihat Video

Akun Resmi Instagram Pengadilan Agama Hanya ada satu : pengadilan_agama_sukoharjo dan Akun resmi Facebook: Pengadilan Agama Sukoharjo selain itu bukan milik Pengadilan Agama Sukoharjo


 
icon bebas zi big

pelayanan pengaduan

element 01

Melalui Sistem Imformasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 02

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 03

Estimasi Biaya yang di bayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

element 04

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang di sediakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

element 05

Layanan Pendafataran perkara, Taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan secara online

Prosedur Peninjauan Kembali

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :

1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah.

2. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

3. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).

4. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.

6. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

7. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah.

8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

a. Untuk perkara cerai talak :

1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.

2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.