Contoh Blangko Gugatan dan Permohonan

Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat Memasuki Masa Purna Tugas Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Semoga sukses selalu.
Pengadilan Agama Sukoharjo mengucapkan Selamat dan Sukses atas terpilihnya Yang Mulia Bapak Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum sebagai ketua PP IKAHI Periode 2022-2025. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Aamiiin.
Sekarang Sudah Ada "MBAK SRI" yang pasti mempermudah Proses persidangan kamu informasi lebih lanjut tanya MBAK SRI
Video Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Sukoharjo Lihat Video
Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Lihat Video

Akun Resmi Instagram Pengadilan Agama Hanya ada satu : pengadilan_agama_sukoharjo dan Akun resmi Facebook: Pengadilan Agama Sukoharjo selain itu bukan milik Pengadilan Agama Sukoharjo


 
icon bebas zi big

pelayanan pengaduan

element 01

Melalui Sistem Imformasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 02

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 03

Estimasi Biaya yang di bayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

element 04

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang di sediakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

element 05

Layanan Pendafataran perkara, Taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan secara online

Berperkara Secara Prodeo

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
3. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo pada Tingkat Pertama

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
5. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.