Contoh Blangko Gugatan dan Permohonan

Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B Mengucapkan Selamat Memasuki Masa Purna Tugas Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terima kasih atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama ini. Semoga sukses selalu.
Pengadilan Agama Sukoharjo mengucapkan Selamat dan Sukses atas terpilihnya Yang Mulia Bapak Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum sebagai ketua PP IKAHI Periode 2022-2025. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Aamiiin.
Sekarang Sudah Ada "MBAK SRI" yang pasti mempermudah Proses persidangan kamu informasi lebih lanjut tanya MBAK SRI
Video Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Sukoharjo Lihat Video
Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Lihat Video

Akun Resmi Instagram Pengadilan Agama Hanya ada satu : pengadilan_agama_sukoharjo dan Akun resmi Facebook: Pengadilan Agama Sukoharjo selain itu bukan milik Pengadilan Agama Sukoharjo


 
icon bebas zi big

pelayanan pengaduan

element 01

Melalui Sistem Imformasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 02

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

element 03

Estimasi Biaya yang di bayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

element 04

Siwas adalah aplikasi pengaduan yang di sediakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia

element 05

Layanan Pendafataran perkara, Taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan secara online

Pelayanan Posbakum

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.

Orang atau sekelompok orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan melampirkan:

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

  1.  Penggugat/pemohon, atau
  2. Tergugat/Termohon, atau
  3. Terdakwa, atau
  4. Saksi.

Layanan yang diberikan oleh Pos bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama berupa:

  1.  Penggugat/pemohon, atau
  2. Tergugat/Termohon, atau
  3. Terdakwa, atau
  4. Saksi.
    1.  Penggugat/pemohon, atau
    2. Tergugat/Termohon, atau
    3. Terdakwa, atau
    4. Saksi.

Dalam memberikan layanan di Posbakum pengadilan, terdapat mekanisme yang harus dilakukan yakni:

  1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada petugas Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
  2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagai penerima layanan Posbakum, dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
  3. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari: formulir permohonan, dokumen persyaratan berupa bukti tertulis ketidakmampuan secara ekonomi, kronologis perkara, dokumen hukum yang dibuat di Posbakum Pengadilan, dan pernyataan telah diberikannya layanan di Posbakum Pengadilan Agama.
  4. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
  5.  Apabila penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum.

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum di Pengadilan Agama Sukoharjo

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)            Surat Perjanjian Kerjasama Status
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jateng    W11-A28/194/PL.08/I/2022            Aktif

 

Posbakum di Wilayah Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang

  1. PA. Semarang 
  2. PA. Kendal 
  3. PA. Salatiga
  4. PA. Demak 
  5. PA. Purwodadi
  6. PA. Ambarawa
  7. PA. Pati 
  8. PA. Kudus 
  9. PA. Jepara 
  10. PA. Rembang
  11. PA. Blora 
  12. PA. Pekalongan 
  13. PA. Pemalang
  14. PA. Tegal
  15. PA. Brebes
  16. PA. Batang
  17. PA. Slawi
  18. PA. Purwokerto
  19. PA. Banyumas
  20. PA. Purbalingga 
  21. PA. Cilacap 
  22. PA. Banjarnegara 
  23. PA. Magelang
  24. PA. Temanggung
  25. PA. Wonosobo
  26. PA. Purworejo
  27. PA. Kebumen
  28. PA. Mungkid
  29. PA. Surakarta
  30. PA. Klaten
  31. PA. Sragen
  32. PA. Boyolali
  33. PA. Wonogiri
  34. PA. Karanganyar
  35. PA. Kajen