www.pa-sukoharjo.go.id - Situs Resmi Pengadilan Agama Sukoharjo

Jakarta | badilag.net

Negara menaruh perhatian besar terhadap jaminan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Jaminan itu salah satunya tertuang dalam Instruksi Presiden  Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Inpres ini lahir sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi antara Presiden dengan seluruh gubernur serta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada 19-21 April lalu di Istana Tampak Siring, Gianyar, Bali. Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, secara khusus diundang dalam rapat tersebut untuk mendiskusikan program peningkatan akses bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Seperti terlihat dalam lampiran ke-26 dalam Inpres tersebut, ada tiga hal yang harus dilakukan demi terjaminnya akses perempuan miskin dan masyarakat marjinal dalam perkara hukum keluarga. Ketiganya yakni pembebasan biaya perkara (prodeo), pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo serta penyelenggaran sidang keliling.

Kementerian Polhukam yang ditunjuk sebagai instansi penanggung jawab diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara gubernur, bupati/walikota  bertanggung jawab di tingkat lapangan.

Image

Negara menjamin peningkatan akses bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara hukum keluarga.

Jangan ada keraguan

Dirjen Badilag Wahyu Widiana menyambut antusias turunnya Inpres ini. “Besarnya atensi negara terhadap akses hukum bagi masyarakat miskin harus kita sambut dengan baik karena sejak lama access to justice ini juga merupakan salah satu concern utama Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Agama,” ujar Wahyu.

Selanjutnya...

Semarang|pta-semarang.go.id (30/04)


Sebanyak 108 orang yang terdiri dari 36 orang Panitera Sekretaris dan 72 orang Jurusita Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengikuti Workshop Sita dan Eksekusi selama 2 hari pada tanggal 29 dan 30 April 2010.

Bertempat di hotel Puri Garden Semarang acara yang dinuka secara resmi oleh Ketua PTA.Semarang Drs.H.Chatib Rasyid,SH.MH itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kemampuan pejabat, baik pejabat di lapangan maupun pejabat pemegang otoritas.

Pada kesempatan tersebut Ketua PTA. Semarang, Drs.H.Chatib Rasyid,SH.MH, mengakui bahwa disamping jabatan Panitera/Sekretaris merupakan jabatan strategis dalam mengambil putusan juga memiliki tanggungjawab yang besar, berkaitan dengan Sita dan Eksekusi, Panitera/Sekretaris adalah pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap terlaksana atau tidaknya jalannya eksekusi itu. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas SDM di PA dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Panitera/Sekretaris diikutkan dalam acara tersebut.

Selanjutnya...

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian No. 446/Bua.2/07/IV/2010, perihal Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya. Berikut ini kami sampaikan lampirannya.
Jakarta | badilag.net. (3/5)

Image
Masa transisi dua tahun itu telah berlalu. Terhitung 1 Mei 2010 kemarin, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai diberlakukan.

“Sekarang kita memasuki era keterbukaan informasi publik. Kita harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas,” kata Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) Wahyu Widiana, Senin (3/5/2010).

Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, merujuk kepada UU ini, memang tergolong badan publik. Sebab, yang dimaksud dengan badan publik di antaranya adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Dengan demikian, peradilan agama, sebagai bagian tak terpisahkan dari Mahkamah Agung, dituntut pula untuk mengimplementasikan UU KIP. “Makanya, siap atau tidak siap, kita harus melaksanakan UU KIP ini dengan sungguh-sungguh,” Dirjen Badilag menegaskan.

Sesuai konsideran yang tercantuk di UU KIP, salah satu pertimbangan diterbitkannya UU ini ialah, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingam publik.

Selanjutnya...

 Jakarta l badilag.net (29/04)

imageWakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Ahmad Kamil, SH, Mhum mewanti-wanti aparat peradilan agar menghindari pertemuan dengan para pihak yang berperkara. Sebab, pertemuan-pertemuan seperti itu berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku aparat peradilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Hal ini harus dilakukan agar reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dapat berjalan secara sempurna,” ujar Ahmad Kamil, ketika memberikan pembinaan di sela-sela pelantikan Wakil Ketua PTA Surabaya, Senin (26/4/2010).

Belakangan, MA memang memperketat aturan mengenai pertemuan aparat peradilan dengan pihak-pihak berperkara. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.



Dalam SEMA yang diterbitkan pada 8 Maret 2010 itu, pada poin pertama, MA menegaskan seluruh aparat peradilan di manapun berada dilarang menerima tamu dari pihak yang berkepentingan dengan suatu perkara yang belum, sedang, atau sudah diperiksa dan diputus.

Meski demikian, larangan tersebut sedikit diperlonggar. Bagaimanapun, pertemuan aparat peradilan dengan pihak yang berperkara di luar sidang kerap terjadi untuk urusan administrasi.

 “Dalam hal karena pertimbangan menyangkut proses administrasi dari suatu perkara harus diterima, maka pertemuan tersebut harus dihadiri dua pihak yang berperkara, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk menghadap di Kantor tempat bertugas,” demikian bunyi poin kedua dalam SEMA yang ditandatangani Ketua MA Dr. H. Harifin A Tumpa, SH, MH, itu.
 Pada poin ke tiga, disebutkan bahwa bila salah satu pihak tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi, maka pertemuan masih bisa dilangsungkan, tetapi harus disaksikan seorang pejabat struktural di kantor tersebut.

 SEMA No. 3 Tahun 2010 tersebut merupakan penyempurnaan dari Surat Ketua MA No. MA/KUMDIL/P.01/II/2002 tertanggal 15 Februari 2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu. Dibanding aturan sebelumnya, aturan penerimaan tamu sekarang lebih rinci dan jelas.

Panggilan Qoib (Tidak Diketahui Alamatnya)

  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya
  • Panggilan Tidak Diketahui Alamatnya

Pimpinan

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kepaniteraan

Transparansi Anggaran

Who's Online

Kami memiliki 36 Tamu online

Penunjuk Waktu

 

Sukoharjo

Hari ini

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini99
mod_vvisit_counterKemarin83
mod_vvisit_counterMinggu ini251
mod_vvisit_counterBulan ini2177
mod_vvisit_counterTotal464788

Berita PTA Semarang

Situs Web Resmi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berita Umum

ANTARA News - Berita Terkini
News And Service
  • Pemprov DKI gunakan aplikasi parkir
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng swasta menggunakan aplikasi juru parkir yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan sekaligus menghilangkan kesan negatif keberadaan parkir liar di beberapa wilayah ibu kota. ...
  • KPK Periksa Bupati Lampung Tengah
    Tersangka Bupati Lampung Tengah Mustafa (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai pemeriksaan di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Mustafa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman terkait kasus suap ...
  • Rakernas BNPB 2018
    Menko PMK Puan Maharani (tengah) didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei (ketiga kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun (kanan) meninjau anjungan pameran saat pembukan ...

Jajak Pendapat

Bagaimana pelayanan kami?
 

Waktu Shalat

KONTAK KAMI

AL-Qur'an Online

Hitung Zakat